MUI Sebut Alasan Rokok Tidak Haram seperti Vape: Vape Sudah Terbukti Tak Sehat Secara Ilmiah
NowDots9.6M
@nowdots · 18 Nov 2026, 17:28 WIB · 2 min read
Istimewa & fk.unair.ac.idLahirnya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengharamkan vape atau rokok elektrik memancing pertanyaan publik. Banyak yang heran mengapa hanya vape yang dinyatakan haram, sedangkan rokok biasa tidak. Seperti diberitakan CNBC Indonesia, MUI menyebut perbedaan itu berangkat dari kondisi serta temuan ilmiah atas kedua produk tersebut.
Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, yang memimpin bidang fatwa MUI, menjelaskan bahwa status hukum rokok biasa hingga kini masih diperselisihkan para ulama. Ada yang memandangnya makruh, ada pula yang menyatakannya haram. Sebaliknya, bahaya vape bagi kesehatan dinilai sudah terbukti secara ilmiah, sehingga tidak lagi menyisakan ruang perbedaan pendapat.
Risiko Kesehatan Jadi Pertimbangan Utama
Lewat fatwa bernomor 131 tahun 2026 itu, MUI menyatakan haram bukan hanya pemakaian vape, tetapi juga pembuatan dan jual-belinya. Menurut Ni’am, ancaman terhadap kesehatan menjadi salah satu alasan terpenting. MUI menilai vape bisa memicu beragam penyakit, dari jantung sampai gangguan saluran napas menahun.
Ni’am juga menepis anggapan bahwa vape lebih aman dibanding rokok biasa atau bisa membantu orang berhenti merokok. “Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan,” ujarnya, seperti dimuat situs MUI, Senin (16/11/2026). Kandungan nikotin itu dinilai tetap berbahaya bagi penggunanya.
Rawan Disalahgunakan untuk Narkotika
Alasan lain adalah kemungkinan alat vape dipakai untuk menghisap narkoba dalam bentuk cair. MUI mengacu pada temuan aparat yang menunjukkan perangkat ini sering dijadikan sarana mengedarkan narkotika cair. Karena itu, MUI berpegang pada kaidah saddu dzari’ah, yakni prinsip menutup celah yang bisa membuka jalan menuju keburukan.
Selain itu, MUI memakai kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid. Artinya, status hukum sebuah alat ditentukan oleh tujuan pemakaiannya. Dengan begitu, perangkat yang rawan dipakai untuk keburukan ikut dihukumi haram.
Soal Cukai Triliunan Rupiah
Ni’am juga menjawab argumen soal pemasukan negara dari cukai vape. Merujuk hasil koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai, menurut dia, tarif cukai yang tinggi justru dimaksudkan untuk menekan konsumsi, bukan semata menggemukkan kas negara. “Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelasnya.
Ni’am menilai pemasukan cukai vape yang menembus Rp2,7–2,8 triliun setahun tidak sepadan dengan ongkos memulihkan kesehatan warga yang terdampak. Ia menyamakan cukai tersebut dengan denda dalam akad keuangan syariah. Menurutnya, denda semacam itu bukan untuk menambah kekayaan lembaga, melainkan agar orang patuh dan tidak melanggar.
Untuk saat ini, MUI mengimbau masyarakat, terutama generasi muda, untuk berhenti memakai rokok elektrik. Melalui fatwa itu, MUI ingin umat menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, dan menjalankan ajaran Islam secara utuh. Fatwa tersebut berlaku untuk pemakaian, produksi, hingga perdagangan vape.








