Gubernur Pramono Anung Tak Setujui Alih Fungsi Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat
NowDots9.6M
@nowdots · 18 Nov 2026, 13:12 WIB · 2 min read
jakarta.tribunnews.comPramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menolak gagasan memakai sekitar 8 hektare kawasan Hutan Kota UI (Universitas Indonesia) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta menegaskan ingin menjaga RTH (ruang terbuka hijau) di ibu kota. Seperti diberitakan Ruang.id, Pramono justru mendorong agar kawasan itu dikembangkan menjadi kebun raya.
Menurut Pramono, kebun raya lebih sesuai dengan kebutuhan lingkungan Jakarta, yang luas RTH-nya belum mencapai angka ideal 30 persen. Sikap itu ia sampaikan hari Selasa (17/11/2026), menanggapi wacana yang muncul setelah ia bertemu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial, sehari sebelumnya. Pramono menegaskan tidak ingin ada lahan hijau yang berubah menjadi bangunan.
Dukung Pengelolaan, Tolak Alih Fungsi
Pada prinsipnya, Pemprov DKI menyambut baik rencana mengambil alih pengelolaan kawasan hutan itu dari kampus. Namun, Pramono menegaskan pengelolaannya harus tetap mengutamakan kelestarian alam. Ia sepakat dengan Rektor UI bahwa jika DKI yang mengelola, luas RTH Jakarta akan bertambah.
“Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” ujar Pramono, seperti dikutip dari Narasi. Ia kembali menegaskan bahwa Jakarta butuh lebih banyak area hijau demi menjaga kualitas lingkungan. Karena itu, tidak boleh ada kawasan hijau yang diubah fungsinya.
Tawarkan Dua Lahan Pengganti
Meski menolak memakai hutan kota tersebut, Pramono memastikan Pemprov DKI tetap mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Dukungan itu sudah dibuktikan dengan menyediakan beberapa lokasi sebelumnya, salah satunya di Jakarta Selatan. Untuk menampung tambahan kuota dari Presiden, Pemprov DKI kini menyodorkan kepada Kemensos (Kementerian Sosial) dua bidang tanah milik daerah, yakni di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
Luas kedua lahan itu masing-masing sekitar 2–2,2 hektare, cukup untuk membangun Sekolah Rakyat. Menurut Pramono, pemilihan dua lokasi itu juga agar Pemprov DKI tetap bekerja sesuai kewenangannya. Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara Pemprov DKI berperan menyediakan lahan yang menjadi aset daerah.
“Tetapi untuk hutan kotanya, sekali lagi DKI berharap bahwa itu betul-betul untuk menambah ruang terbuka hijau bagi Jakarta,” kata Pramono. Pernyataan itu menegaskan sikap Pemprov DKI untuk mempertahankan fungsi hutan kota. Pemprov DKI berharap kawasan tersebut tetap menjadi paru-paru kota.
Untuk saat ini, dua lahan pengganti itu sudah diajukan Pemprov DKI kepada Kemensos. Keputusan akhir soal lokasi Sekolah Rakyat masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Sementara itu, Pramono berharap Hutan Kota UI kelak dikembangkan menjadi kebun raya.








