Presiden Mongolia Mundur Usai Terancam Pemakzulan Karena Tuduhan Korupsi
NowDots9.6M
@nowdots · 18 Nov 2026, 10:40 WIB · 2 min read
AFP/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIRUkhnaagiin Khurelsukh, Presiden Mongolia, menyatakan mundur dari jabatannya hari Selasa (17/11/2026). Keputusan itu ia ambil di tengah tekanan politik, tudingan korupsi, dan ancaman pemakzulan dari kubu oposisi. Seperti diberitakan Kompas.com yang mengutip AFP, pengumuman itu datang sehari setelah Partai Demokrat memberinya dua pilihan: mundur atau dimakzulkan lewat parlemen.
Dalam jumpa pers, Khurelsukh membantah seluruh tuduhan terhadap dirinya. Ia merasa menjadi korban fitnah lewat tuduhan kejahatan berat yang tidak benar, sehingga memilih mundur untuk memulihkan nama baik. “Saya yakin, demi kepentingan keadilan, Kepala Negara perlu melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap,” ujarnya.
Bantah Semua Tuduhan
Khurelsukh menyatakan secara resmi melepaskan jabatannya sebagai presiden. Ia juga berencana membawa kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya ke pihak berwenang agar reputasinya pulih. “Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun,” tegasnya.
Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), Partai Demokrat menilai negara itu telah terperosok dalam korupsi yang mengakar. Partai oposisi itu meminta para petinggi negara, termasuk Khurelsukh yang memimpin Mongolia sejak 2021, mundur dan diperiksa. Khurelsukh dituding menerima suap dari pembangunan jalur kereta api serta menunjuk konglomerat Bodi International LLC sebagai pelaksana proyek tanpa tender yang kompetitif.
Bodi International membantah tuduhan itu dan menyebutnya tak berdasar, bohong, dan bersifat fitnah. Media setempat juga sempat menyebut sang presiden diduga memiliki beberapa rumah mewah di pinggir ibu kota. Namun, juru bicara kepresidenan segera menepis kabar itu.
Presiden Pertama yang Mundur Sukarela
Jika terwujud, Khurelsukh tercatat sebagai presiden pertama Mongolia yang lengser atas kemauan sendiri sebelum periode jabatannya habis. Norovyn Altankhuyag, politikus Partai Demokrat yang pernah menjabat perdana menteri, menyambut positif langkah itu. Namun, kepada AFP, ia menegaskan langkah tersebut harus menjadi awal pemberantasan korupsi di pemerintahan, terutama kasus yang melibatkan para menteri dan dinilai merugikan hubungan bilateral Mongolia.
Mundurnya Khurelsukh langsung diikuti pejabat lain. Dua pejabat yang juga dituding korupsi, yaitu kepala sekretariat kabinet dan seorang wakil menteri di bidang hukum dan dalam negeri, ikut menyatakan berhenti. Gelombang pengunduran diri ini menambah panjang daftar gejolak politik di Mongolia.
Gejolak Politik Berbulan-bulan
Krisis ini terjadi saat Mongolia diguncang ketidakstabilan politik selama berbulan-bulan, ditambah perpecahan di tubuh partai berkuasa, MPP (Partai Rakyat Mongolia). Pada bulan Maret lalu, parlemen sampai harus mengangkat perdana menteri ketiga dalam waktu kurang dari setahun. Penunjukan itu terjadi setelah ribuan anak muda berunjuk rasa selama berminggu-minggu di Ulaanbaatar memprotes korupsi, kesenjangan, dan elite yang kaya raya.
Untuk saat ini, sesuai aturan yang berlaku di Mongolia, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan menjalankan tugas kepresidenan untuk sementara. Pemilihan presiden baru wajib digelar dalam empat bulan ke depan. Sementara itu, penyelidikan atas tudingan korupsi terhadap Khurelsukh masih menjadi sorotan publik.








