UU Pemilu Kembali Digugat ke MK, Minta Syarat Ijazah SMA Capres dan Cawapres Dihapus
NowDots9.6M
@nowdots · 14 Nov 2026, 10:31 WIB · 1 min read
Mahkamah KonstitusiKetentuan yang mewajibkan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) minimal lulusan SMA atau setingkat kembali dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Uji materi itu menyasar Pasal 169 huruf r dalam UU Pemilu, yakni UU No. 7/2017. Seperti diberitakan Kompas.com, permohonan tersebut masuk register MK pada Kamis (12/11/2026).
Menurut pemohon, ijazah formal tak menjamin seseorang punya jiwa kepemimpinan, integritas, maupun kemampuan menjalankan roda pemerintahan. “Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis pemohon dalam berkas permohonannya.
Dinilai Batasi Hak Konstitusional
Pemohon berpendapat, syarat ijazah di pasal itu menghalangi hak warga untuk mendapat peluang setara di bidang hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut juga dianggap gampang menyulut polemik politik yang berlarut-larut soal keaslian ijazah. Polemik semacam itu dinilai bisa mengusik stabilitas negara.
Menurut pemohon, urusan administrasi seperti ijazah tak sepatutnya dijadikan pemicu konflik politik yang membuat pemerintahan kehilangan fokus. Ia pun mencontohkan India, Prancis, dan Amerika Serikat yang tidak mewajibkan ijazah formal bagi kandidat presiden. “Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi,” tulis pemohon.
Minta Pasal Dinyatakan Tak Mengikat
Perkara ini tercatat sebagai uji materi bernomor 423/PUU-XXIV/2026. Gugatan dilayangkan Jovi Andrea Bachtiar dengan didampingi kuasa hukum Buce Abraham Beruat dan Sinta Dwi Apriliyanti. Permohonan itu meminta MK mengabulkan gugatan secara keseluruhan.
Lewat petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal itu tidak sejalan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta ketentuan tersebut dinyatakan tak lagi mengikat secara hukum. Jika permohonan dikabulkan, syarat ijazah minimal SMA bagi capres dan cawapres tidak lagi berlaku.
Untuk saat ini, perkara tersebut baru masuk register MK. Pemohon berharap hakim konstitusi mengabulkan seluruh permohonannya. Putusan MK atas perkara ini masih harus ditunggu.








