UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Menteri Maksimal Jadi 34 Orang
NowDots9.6M
@nowdots · 17 Nov 2026, 15:32 WIB · 1 min read
Sekretariat KabinetKetentuan yang menghapus batas jumlah menteri dalam Pasal 15 UU No. 61/2024 tentang Kementerian Negara digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Para pemohon menilai pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan warga pembayar pajak, karena kabinet bisa terus membesar tanpa batas. Seperti diberitakan Kompas.com, isi permohonan itu dimuat di laman MK dan dikutip pada Senin (16/11/2026).
Menurut pemohon, dihapusnya batas jumlah kementerian membuat kewenangan presiden untuk menentukan susunan kabinet meluas secara signifikan. Hal itu, kata mereka, tecermin dari terbentuknya 49 kementerian, jumlah yang jauh di atas batas sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai “menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi.”
Soroti Beban Anggaran
Dalam berkas perkara, pemohon menyoroti melonjaknya belanja birokrasi akibat bertambahnya jumlah kementerian, para menteri dan wamen, serta lembaga-lembaga baru. Situasi itu dinilai mengancam ruang gerak anggaran negara. Apalagi, defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar hingga 2,85 persen dari PDB.
Pemohon menilai kabinet yang makin gemuk melahirkan beban belanja rutin yang harus ditanggung negara dalam jangka panjang. Beban itu, menurut mereka, berdampak hingga membuat pemohon kehilangan hak konstitusionalnya. Karena itu, mereka meminta MK menguji ulang pasal tersebut.
Bandingkan dengan Era SBY dan Jokowi
Selain soal anggaran, pemohon membandingkan kabinet Presiden Prabowo Subianto yang kini berisi 48–49 kementerian dengan kabinet-kabinet terdahulu. Semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo, jumlah kementerian konsisten dibatasi sebanyak 34. Perbandingan itu dipakai untuk menunjukkan besarnya lonjakan jumlah kementerian saat ini.
Gugatan uji materi ini tercatat dengan nomor registrasi 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026. Penggugatnya adalah dua orang warga, yaitu advokat Syamsul Jahidin serta Dimas Yoga Pratama. Lewat petitumnya, keduanya meminta MK merevisi pasal tersebut agar jumlah menteri dibatasi maksimal 34 orang.
Untuk saat ini, perkara tersebut baru terdaftar di MK. Jadwal sidang perdananya belum diumumkan. Putusan MK nantinya akan menentukan apakah batas jumlah menteri kembali diberlakukan.








