Bantuan “Sekolah Aman Asap” Humanies Project di Kalteng Dicabut oleh Dinas Pendidikan
NowDots9.6M
@nowdots · 2 Nov 2026, 10:45 WIB · 3 min read
Humanies Project & Lidik.idAlat pemurni udara (air purifier) yang dipasang Humanies Project di sekolah-sekolah terdampak kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), harus dicopot kembali. Penarikan itu dilakukan atas instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, yang secara resmi menolak bantuan tersebut. Berdasarkan rilis resmi Humanies Project yang diterima Afu.id pada Senin (2/11/2026), perangkat itu sebelumnya sudah terpasang dengan izin dari kepala sekolah.
Humanies Project merupakan gerakan relawan kemanusiaan yang memiliki keterkaitan dengan Anies Baswedan. Bantuan berupa alat pemurni udara dan ruang perlindungan itu disalurkan saat Kalteng dikepung asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembongkaran fasilitas yang sudah terpasang tersebut kemudian memicu polemik publik, terutama karena berawal dari persoalan perizinan administratif.
Program Disusun Mengacu Pedoman Kemendikbud 2015
Bantuan tersebut merupakan respons cepat atas situasi darurat karhutla, yang diwujudkan Humanies Project lewat program “Sekolah Aman Asap”. Program ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Aman dari Kabut Asap yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2015. Lewat program itu, Humanies ingin menghadirkan sarana fisik di lingkungan sekolah, seperti alat penjernih udara dan ruang steril.
Dengan sarana itu, siswa dan guru diharapkan punya ruang perlindungan yang aman saat mutu udara memburuk di sela kegiatan belajar mengajar. Menurut catatan kronologi Humanies Project, inisiatif ini awalnya berjalan tanpa hambatan di tingkat sekolah. Dalam menjalankan program tersebut, Humanies Project menggandeng Ranu Welum Foundation.
Kedua pihak mengirimkan permohonan resmi pemasangan ke sejumlah sekolah terdampak. Permohonan ke SD Negeri 8 Panarung dikirim pada 19 Oktober 2026, sedangkan ke SKH Negeri 1 Palangka Raya pada 21 Oktober 2026. Setelah kepala sekolah masing-masing memberikan persetujuan, tim relawan langsung memasang semua perangkat pada 22 Oktober 2026.
Dicopot Lima Hari Setelah Terpasang
Lima hari kemudian, tepatnya Selasa (27/10/2026), pihak sekolah tiba-tiba menghubungi para relawan. Pemasangan bantuan dinyatakan ditangguhkan atas perintah langsung Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng. Seluruh perangkat yang sudah terpasang pun harus ditarik dan dibawa kembali oleh relawan.
Merujuk laporan dari lapangan, pencopotan tersebut diduga terhambat prosedur birokrasi. Selain itu, ada indikasi izin administrasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan tingkat provinsi tidak sinkron. Kedua hal itu disebut menjadi penyebab bantuan yang telah terpasang harus dibongkar kembali.
Menanggapi pembatalan tersebut, Humanies Project menyampaikan penyesalan mendalam melalui akun Instagram @humaniesproject. Mereka menyatakan tetap menghargai kewenangan administrasi dinas pendidikan, tetapi menyayangkan tidak dibukanya ruang komunikasi lebih dulu untuk menjaga keselamatan siswa. “Kami menyayangkan pembatalan program ‘Sekolah Aman Asap’ di Palangka Raya serta permintaan penarikan fasilitas yang telah disalurkan, mengingat pentingnya perlindungan kesehatan siswa... Kami berharap kejadian serupa tidak terulang dan tidak mengorbankan hak siswa atas lingkungan belajar yang aman dan sehat,” demikian pernyataan Humanies Project.
Kemendikdasmen Dorong Sekolah Aman Asap
Keputusan itu segera memantik perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mengkritik pemerintah daerah yang dinilai terlalu kaku soal administrasi, padahal kesehatan anak sedang dalam kondisi darurat. Di sisi lain, ada pula warganet yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prosedur resmi saat menyalurkan bantuan dari lembaga luar.
Polemik ini muncul ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru gencar mendorong pembentukan sekolah aman asap. Lewat Gogot Suharwoto selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, kementerian meminta agar tiap kecamatan yang terdampak karhutla menyiapkan paling sedikit satu sekolah yang dilengkapi ruang kelas aman asap. Langkah itu ditujukan untuk menjaga 1,43 juta peserta didik dari risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap. “Setiap kecamatan minimal ada sekolah yang didedikasikan menjadi sekolah aman asap. Di dalam sekolah itu minimal ada satu ruang kelas yang aman asap,” ujar Gogot.
Gogot menjelaskan, ruang aman asap diperlukan ketika kepekatan asap mendadak meningkat selagi proses belajar di sekolah masih berlangsung. Ruangan itu dapat dimanfaatkan siswa dan guru untuk berlindung sehingga mereka tetap berada di tempat yang lebih aman. Dorongan tersebut disampaikan sebelum polemik di Palangka Raya mencuat.
Untuk saat ini, fasilitas program “Sekolah Aman Asap” di sekolah-sekolah tersebut telah diminta ditarik. Dalam laporan tersebut, belum termuat penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng mengenai alasan pembatalan. Dugaan kendala birokrasi dan perizinan sejauh ini bersumber dari laporan lapangan dan keterangan pihak Humanies Project.








