RANS Entertainment Milik Raffi Ahmad Ditinggal 639 Ribu Orang Investor Dalam Waktu 3 Bulan
NowDots9.6M
@nowdots · 13 Nov 2026, 16:45 WIB · 3 min read
InstagramInvestor PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) kembali berkurang hingga akhir Oktober 2026. Dalam sebulan, sebanyak 10.883 investor meninggalkan emiten milik pasangan selebritas Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tersebut. Seperti diberitakan Bloomberg Technoz, data registrasi pemegang efek per bulan menunjukkan jumlah investor RANS kini 115.370 orang.
Angka itu turun 8,62 persen dibanding akhir September 2026 yang masih sebanyak 126.253 investor. Penyusutan ini melanjutkan tren hengkangnya investor sejak RANS tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada Juli 2026. Kala itu, jumlah pemegang saham perusahaan sempat menyentuh 754.691 investor.
Investor Susut 84 Persen dalam Tiga Bulan
Artinya, dalam kurun tiga bulan, pemegang saham RANS telah menyusut 84,71 persen atau sebanyak 639.321 investor. Penurunan itu terjadi bersamaan dengan tekanan pada harga sahamnya. Sejak awal diperdagangkan, saham RANS sudah anjlok 44,12 persen dan kini berada di level Rp95 per lembar.
Di saat yang sama, Raffi Ahmad, yang mendirikan sekaligus menjadi pengendali utama RANS, tengah dihantam seruan boikot dari sebagian warga, yang juga dikenal sebagai cancel culture. Ia dikecam usai hadir di acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026, yang diduga direkayasa, pada Kamis (29/10/2026). Boikot itu ikut berimbas pada gelaran RANS Carnival yang berlangsung 31 Oktober–1 November 2026 di lahan parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Beberapa musisi yang dijadwalkan tampil di RANS Carnival batal mengisi acara. Mereka antara lain Fourtune, Orkes Melayu Wawes, Masdddho, Guyon Waton, dan Tipe-x. Mundurnya para musisi itu menambah tekanan terhadap bisnis RANS.
RANS Tanggapi Temuan ICW
RANS juga diterpa sorotan terkait kontrak jasa influencer dengan sejumlah kementerian. Isu itu ramai di media sosial setelah diungkap ICW (Indonesia Corruption Watch). Chintami M. Sihombing selaku Corporate Secretary RANS memastikan, semua kemitraan dengan instansi pemerintah maupun organisasi lain dijalankan secara profesional dan sesuai aturan pengadaan yang berlaku.
“RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait,” ujar Chintami dalam keterbukaan informasi yang dirilis Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan, kemitraan bersama Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum di Indonesia lewat konten yang menarik dan interaktif agar kunjungan masyarakat meningkat. Sementara itu, bersama KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), RANS membuat dan menyebarkan konten edukasi soal pentingnya memajukan sektor perikanan dan kekayaan laut Indonesia.
Menurut Chintami, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi bertema perjalanan dan touring. Konten itu memperlihatkan budi daya ikan nila di Karawang, pembangunan kampung nelayan, hingga pusat industri garam (Salt Industry Centre) yang berada di Rote Ndao. Total nilai kerja sama sebesar Rp14,69 miliar, terdiri atas kampanye Kemendikbud Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP Rp10,79 miliar, yang disebut mengacu pada tarif komersial untuk klien lain.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” kata Chintami. Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab kritik soal besarnya nilai kontrak. Menurut RANS, nilai itu mencakup banyak komponen di luar unggahan media sosial.
Sorotan ICW
Sebelumnya, ICW menyoroti kontrak dua kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan RANS yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar. Merujuk data realisasi anggaran 2023–2026 di laman data.inaproc.id milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Kemendikbudristek memesan lima paket pada 2024 dan KKP tiga paket pada 2025–2026. Menurut Azhim dari Divisi Investigasi ICW, pengadaan itu mencakup tayangan konten di akun TikTok dan Instagram milik Raffi serta Nagita, kanal YouTube RANS Entertainment, sampai jasa menghadirkan Raffi di sejumlah acara.
ICW menilai kontrak itu memunculkan lima persoalan tata kelola pemerintahan. Di antaranya, kebijakan efisiensi anggaran dinilai tidak diterapkan secara konsisten, dan manfaat jasa yang dibeli tidak bisa diukur secara jelas, padahal kementerian sudah memiliki biro humas dan pusat data sendiri yang dibiayai pajak. ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang mengarah pada satu penyedia, karena paket tayangan konten Kemendikbudristek yang dibeli lewat e-katalog langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment dan akun @raffinagita1717 di TikTok serta Instagram.
“Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” kata Azhim. Untuk saat ini, RANS menegaskan kontrak itu sudah sesuai aturan, sementara ICW masih mempersoalkan prosesnya. Di sisi lain, jumlah investor RANS terus menyusut sejak perusahaan itu melantai di bursa.








