NOWDOTS NEWS

Wednesday, 18 November 2026

Back to News

NOWDOTS · Technology

Survey Remotivi: 74% Konten Kritik Pemerintah Dimoderasi atas Permintaan Komdigi

NowDots9.6M

@nowdots · 12 Nov 2026, 10:52 WIB · 4 min read

Survey Remotivi: 74% Konten Kritik Pemerintah Dimoderasi atas Permintaan KomdigiBBC
Photo: BBC

Pembatasan terhadap unggahan bernada kritik di media sosial kian gencar, dan sebagian besar dilakukan atas permintaan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital). Temuan itu diungkap Remotivi bersama SAFEnet dalam pemantauan terbarunya per 8 November 2026. Berdasarkan rilis kedua lembaga tersebut, protes warga soal karhutla (kebakaran hutan dan lahan) menjadi sasaran terbaru moderasi.

Dalam dua bulan terakhir, jumlah konten yang dimoderasi bertambah signifikan. Rilis sebelumnya pada 8 September 2026 mencatat 73 konten, sementara data terbaru menunjukkan 127 konten terkena moderasi. Dari jumlah itu, 94 konten atau 74 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi, bertambah dibanding periode sebelumnya yang sebanyak 66 permintaan.

Platform Ikut Bergerak Sendiri

Moderasi yang dilakukan platform berdasarkan panduan komunitas juga naik, dari 9,6 persen menjadi 26 persen atau 33 konten. Kenaikan itu tidak berarti permintaan Komdigi berkurang, karena jumlahnya justru bertambah. Remotivi dan SAFEnet juga menyoroti minimnya keterbukaan, sebab tidak semua platform mengungkap adanya permintaan Komdigi saat memoderasi konten.

X masih menjadi platform dengan moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Namun, moderasi di Threads juga melonjak hingga 43 konten atau 33,9 persen, dengan geolock sebagai bentuk paling umum. Lewat geolock, 25 dari 43 konten di Threads tidak bisa dibuka oleh pengguna dengan IP asal Indonesia.

Platform juga bertindak atas kemauan sendiri dengan berpegang pada aturan komunitasnya. Instagram dan TikTok, misalnya, menghapus unggahan warga yang menggambarkan kondisi Kalimantan serta asap tebal di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat bahkan mengaku video kajian ilmiah mereka soal karbon monoksida dan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menembus 1.200 di Kalimantan Tengah lenyap dari TikTok cuma 16 jam sesudah tayang.

Muncul Bentuk Moderasi Baru

Kedua lembaga juga menemukan bentuk moderasi yang belum pernah tercatat sebelumnya. Seorang pengguna Threads yang kerap bersuara soal karhutla berkali-kali mendapat notifikasi bahwa postingannya dibatasi khusus untuk pengguna dewasa berusia 18 tahun ke atas. Pembatasan usia itu menandakan moderasi kemungkinan tidak didasarkan pada UU ITE, melainkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

Selain itu, Meta menolak iklan bertema karhutla di Kalimantan tanpa memberi penjelasan memadai. Penolakan iklan seperti ini disebut baru pertama kali muncul sepanjang pemantauan kedua lembaga. Temuan-temuan itu menambah daftar pola moderasi yang menyasar konten kritis.

Kritik Prabowo dan Pemerintah Paling Banyak Dimoderasi

Secara keseluruhan, kritik kepada Presiden Prabowo Subianto dan kritik kepada pejabat serta pemerintah sama-sama paling banyak terkena moderasi. Berikut sebaran topik konten yang dibatasi:

  • Kritik terhadap Prabowo: 32 konten (25,2 persen)
  • Kritik terhadap pejabat dan pemerintahan: 32 konten (25,2 persen)
  • Demonstrasi: 16 konten (12,6 persen)
  • Karhutla: 13 konten (10,2 persen)
  • Kritik soal gaji DPR: 7 konten (5,5 persen)
  • Kritik penegakan hukum: 7 konten (5,5 persen)
  • Kritik terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG: 6 konten (4,7 persen)
  • Kritik soal legislasi dan DPR, selain urusan gaji: 5 konten (3,9 persen)
  • Papua: 2 konten (1,6 persen)
  • Topik lainnya: 7 konten (5,5 persen)

Menurut Remotivi dan SAFEnet, pembatasan kritik warga kepada pemerintah, khususnya kepada Prabowo, sudah terjadi sejak lama. Yang terbaru, mereka mencatat lonjakan moderasi atas protes warga terkait lambatnya penanganan karhutla. Sebagian dari 13 unggahan bertema karhutla itu dilaporkan pada pertengahan bulan Oktober 2026, ketika asap pekat menyelimuti Kalimantan.

Karhutla, Figur Publik hingga Pejabat Kena Imbas

Bentuk pembatasannya bermacam-macam. Di X, dua unggahan yang menyebut Prabowo lamban mengatasi kebakaran, ditambah satu unggahan warga yang bersedih atas terbakarnya Way Kambas dan satwa di sana, mendapat notifikasi dugaan melanggar hukum yang diajukan Komdigi. Di Instagram, unggahan soal kebakaran hutan bersampul foto Prabowo diturunkan atas permintaan yang sama, sementara di Threads, kritik pedas kepada Presiden terkait karhutla di Kalimantan juga bernasib serupa.

Tokoh publik dan pejabat pun ikut terdampak. Komedian Wendi Cagur mengeluh unggahan ulang pada story miliknya dibatasi jangkauannya usai ia menyinggung karhutla. Bahkan, TikTok menghapus video Afni Zulkifli, Bupati Siak di Riau, yang memperlihatkan aksi menanam pohon di bekas lahan terbakar, dengan dalih melanggar aturan komunitas, meski isinya justru soal pemulihan.

Kedua lembaga menilai praktik itu menyasar ekspresi yang semestinya dilindungi. Menurut mereka, protes atas penanganan bencana termasuk kebebasan berpendapat serta hak mencari dan menyebarkan informasi sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, juga hak warga atas lingkungan yang sehat dalam Pasal 28H ayat (1). Mereka turut mengingatkan Pasal 66 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Intimidasi terhadap Warganet Meningkat

Selama Oktober–November 2026, SAFEnet juga menghimpun laporan soal teror, intimidasi, sampai doxing atau penyebaran data diri warga di dunia maya. Ancaman itu umumnya datang lewat pesan pribadi yang meminta konten dihapus atau mengancam akan melaporkan akun dengan tuduhan pidana. Pada 2025, SAFEnet mencatat 209 kasus pengancaman, terbanyak di antara 907 kasus serangan digital sepanjang tahun itu.

Sejak awal November 2026, jumlah warganet yang diancam setelah bersuara melonjak tajam, terutama di Threads, seiring kemarahan publik atas cara pemerintah menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pola yang dicatat SAFEnet antara lain ancaman lewat pesan atau telepon dari nomor tak dikenal yang mengetahui nama asli dan tempat kerja korban, serta perintah menghapus unggahan dalam waktu singkat. Ada pula penyebaran data pribadi tanpa izin, banjir pesan terkoordinasi, hingga ancaman yang menyasar keluarga atau orang terdekat korban.

Untuk saat ini, Remotivi dan SAFEnet menegaskan jumlah kasus yang terdokumentasi hanyalah fenomena gunung es. Banyak kasus diduga tidak tercatat karena keterbatasan pemantauan, pembatasan yang tak disertai notifikasi, atau korban yang enggan melapor karena khawatir soal keamanan dan privasi. Karena itu, angka tersebut tidak bisa dibaca sebagai skala keseluruhan pembatasan unggahan kritis di dunia maya.

Read next