NOWDOTS NEWS

Wednesday, 18 November 2026

Back to News

NOWDOTS · Crime

DPR: Hukuman Mati Bagi Koruptor Akan Ditegaskan di RUU Perampasan Aset

NowDots9.6M

@nowdots · 6 Nov 2026, 16:14 WIB · 2 min read

DPR: Hukuman Mati Bagi Koruptor Akan Ditegaskan di RUU Perampasan AsetKompas.id
Photo: Kompas.id

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan ikut menegaskan ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Seperti diberitakan Kompas.com, penegasan tersebut berlaku untuk korupsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu.

“Iya, juga ada penegasan bahwa undang-undang ini nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati,” kata Habiburokhman. Ia menekankan bahwa hukuman mati sampai kini masih berlaku di Indonesia. Menurutnya, dasar hukumnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2026.

Kriteria Hukuman Mati Akan Diatur

“Jangan dianggap hukuman mati tidak ada, ya,” ujar Habiburokhman. Ia menjelaskan, aturan soal hukuman mati di RUU tersebut nantinya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dengan begitu, RUU tersebut tidak membuat aturan baru yang terpisah dari ketentuan yang ada.

Habiburokhman juga menyebut akan ada kriteria tertentu sebagai syarat penerapan hukuman mati. Salah satu yang ia contohkan adalah korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana. Selain itu, ia menyebut masih ada kriteria lain yang akan diatur.

Pemerintah Serahkan DIM ke Komisi III

Pada hari yang sama, pemerintah menyodorkan DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU Perampasan Aset kepada Komisi III di gedung parlemen. Perwakilan pemerintah yang hadir terdiri atas Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum, Bambang Eko Suhariyanto yang menjabat Wamensesneg (Wakil Menteri Sekretaris Negara), Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Juda Agung selaku Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan). “Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Edward.

DIM yang diserahkan pemerintah tersebut memuat delapan poin pokok, yaitu:

  • Kesiapan anggaran, aturan pelaksana, dan pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan sebelum undang-undang berlaku.
  • Penegasan cakupan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain.
  • Pengawasan yang lebih kuat atas jalannya perampasan aset lewat Badan Pengawas Perampasan Aset.
  • Penyelarasan mekanisme perampasan aset, baik yang didasarkan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun yang tanpa putusan pidana, dengan kriteria jelas dan terukur.
  • Aset hasil tindak pidana dikelola badan bentukan presiden dengan cara yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Penguatan hukum acara, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset hingga eksekusi putusan serta upaya hukum, tetap dengan prinsip kehati-hatian.
  • Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mengelola aset, yang tersambung dengan lembaga terkait demi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
  • Jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak pihak ketiga beriktikad baik, lengkap dengan mekanisme pengajuan keberatan serta ganti rugi.

Untuk saat ini, RUU Perampasan Aset mulai memasuki tahap pembahasan substansi antara Komisi III DPR dan pemerintah. Rincian kriteria penerapan hukuman mati bagi koruptor juga masih akan dibahas. Penegasan soal hukuman mati tersebut nantinya mengacu pada aturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Read next