Kapolsek di NTB Dipecat Tidak Hormat Setelah Hamili Tahanan dan Paksa Gugurkan Kandungan
NowDots9.6M
@nowdots · 12 Nov 2026, 15:26 WIB · 2 min read
IstimewaPolda NTB (Nusa Tenggara Barat) menjatuhkan sanksi pemecatan tidak hormat kepada IPDA Sarbani, yang sebelumnya memimpin Polsek Dompu. Ia dinyatakan melanggar berat etika profesi kepolisian setelah berhubungan badan dengan DR, perempuan yang kala itu ditahan karena perkara narkoba. Seperti diberitakan kumparan, perbuatan itu dilakukan di ruangan Unit Reskrim polsek tersebut, yang berada di bawah Polres Dompu.
Sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat) itu diketuk dalam sidang etik KKEP (Komisi Kode Etik Polri) yang dihelat Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026). Persidangan memakan waktu delapan jam, dari pukul dua siang hingga sepuluh malam WITA. Sepuluh orang saksi dimintai keterangan untuk membuktikan deretan pelanggaran Sarbani.
Polda NTB Tegaskan Sikap
Kombes Pol Mohammad Kholid, Kabid Humas Polda NTB, menyebut putusan itu menunjukkan sikap tegas lembaga kepada personel yang berbuat pelanggaran berat dan mencoreng citra Polri. “Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujar Kholid, Rabu (11/11/2026).
Menurut Kholid, pemecatan itu membuktikan bahwa Polda NTB tak akan menutupi kesalahan personel yang melakukan pelanggaran fatal. Putusan tersebut juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh anggota. Ia meminta setiap personel berpegang pada pedoman Tribrata dan Catur Prasetya selama bertugas.
Bermula Juli 2026
Dari hasil pemeriksaan dan persidangan, kasus ini bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026, yang terulang lagi sepanjang Agustus. Dalam rentang waktu itu, Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kantornya. Ruangan tempat perbuatan itu terjadi semestinya menjadi lokasi DR menjalani proses hukum.
Pemeriksaan pun membuka adanya rencana aborsi terhadap kandungan DR. Sebelumnya, beredar kabar bahwa DR ketahuan hamil di awal bulan Oktober, dan kondisi itu lalu diberitahukan kepada keluarganya. Ada pula kabar bahwa Sarbani sempat mendatangi keluarga DR dan menyerahkan Rp5 juta, yang diduga agar masalah itu tidak mencuat.
Kabar awal yang beredar juga menyinggung kemungkinan adanya polisi lain yang disebut sering berhubungan dengan DR selama ia ditahan. Akan tetapi, kabar tersebut belum mendapat konfirmasi dari kepolisian. Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi soal hal itu.
Dijatuhi Patsus dan PTDH
Majelis menilai pelanggaran kode etik yang dilakukan Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain dipecat dari Polri, ia juga dikenai patsus (penempatan khusus) selama sebulan. Dasar putusannya antara lain Pasal 13 ayat (1) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2003 soal pemberhentian anggota Polri, serta beberapa pasal dalam Perpol (Peraturan Polri) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur kode etik profesi dan komisinya.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Kholid. Untuk saat ini, Sarbani telah resmi diberhentikan dari Polri. Adapun kabar soal adanya polisi lain yang ikut terlibat masih menunggu konfirmasi kepolisian.








