Isu Pemakzulan Gibran, 403 Anggota DPR Hadir di Rapat Paripurna DPR
NowDots9.6M
@nowdots · 10 Nov 2026, 14:41 WIB · 3 min read
JawaposKursi ruang rapat paripurna DPR terisi 403 anggota saat Masa Persidangan II 2026–2027 dibuka pada Selasa (10/11/2026). Angka kehadiran itu sudah melewati syarat minimal 387 anggota untuk menyetujui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), mekanisme yang sedang dipersiapkan sebagian legislator guna mendorong pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sebagaimana diberitakan Afu.id, usulan HMP itu tidak dibacakan dalam rapat perdana masa sidang tersebut.
Andreas Hugo Pareira, yang menjabat Ketua DPP PDIP, menilai HMP sebagai pilihan terbaik. “Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” ujarnya kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan. Meski demikian, PDIP belum akan menyodorkan usul itu dalam paripurna kali ini, sebab fraksinya masih mengamati arah politik yang terus bergerak.
Paripurna Hanya Beragendakan Pidato Ketua
Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu pembukaan pada kisaran 10.30 WIB, telat kira-kira sejam dari rencana. Data Setjen DPR menunjukkan 403 legislator meneken daftar hadir, sedangkan 11 orang lainnya berhalangan dengan izin, sehingga jumlah yang tercatat mencapai 414 dari total 580 kursi. Mengacu pada kesepakatan rapat konsultasi antara pimpinan Dewan dan para ketua fraksi, rapat itu cuma memuat satu acara, yaitu pidato Puan.
Lewat pidatonya, Puan menyinggung perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang ditengarai melibatkan beberapa jenderal polisi. Ia menyampaikan penghargaan DPR atas langkah cepat Polri mengusut perkara tersebut. Di saat yang sama, Puan mewanti-wanti agar wewenang penegak hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik.
Puan pun membacakan surat dari Presiden soal pembahasan RUU Perampasan Aset. Selepas paripurna, Komisi III mengagendakan rapat panja bersama pemerintah untuk mengupas DIM (daftar inventarisasi masalah) rancangan beleid itu. Agenda itu menjadi tindak lanjut setelah rapat pembukaan rampung.
Usul HMP Diklaim Diteken Lebih dari 25 Anggota
Dokumen usulan HMP sendiri sudah berpindah tangan di kalangan legislator sejak malam sebelumnya. Mardani Ali Sera, politikus Fraksi PKS, mengunggah foto lembar berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” dengan namanya tercantum paling atas. Di foto itu terlihat dua belas tanda tangan, tetapi menurut Mardani penekennya kini lebih dari 25 orang yang datang secara pribadi dari sebagian besar fraksi.
Mengacu pada Pasal 210 UU MD3, usul HMP minimal harus disokong 25 legislator. Usulan itu baru sah menjadi sikap lembaga apabila paripurna yang membahasnya dihadiri paling tidak dua per tiga anggota, yakni 387 orang, dan mendapat restu dua per tiga dari peserta yang hadir. Jika lolos, pendapat Dewan selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji.
Rahmat Saleh, anggota Fraksi PKS, tercatat sebagai penandatangan pertama usulan itu. Sebagai Ketua Umum Gema Keadilan, ia berencana menyuarakan desakan mundurnya Gibran dalam unjuk rasa di luar Gedung DPR pada hari yang sama. Langkah itu menambah tekanan dari luar parlemen.
Sikap Fraksi Belum Bulat
Fraksi-fraksi besar belum satu suara. Kamrussamad selaku juru bicara Gerindra menyebut fraksinya belum mengantongi arahan pimpinan partai, sehingga rapat internal baru akan digelar setelah paripurna. Demokrat pun berencana menggelar rapat fraksi dan menekankan bahwa usul pemakaian hak DPR wajib dijadwalkan dulu lewat Bamus (Badan Musyawarah).
Di luar dua partai tadi, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia sudah lebih dulu mendorong HMP ketimbang hak angket. Syarifuddin Sudding, yang memimpin Fraksi PAN di MPR, juga mengusulkan langkah serupa bila Gibran enggan mundur atas kemauan sendiri. Adapun Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, mengatakan pimpinan Dewan belum mengadakan rapat pimpinan ataupun rapat Bamus, karena masih menanti salinan utuh putusan Mahkamah Agung (MA).
Bermula dari Dua Putusan Pengadilan
Gelombang desakan ini muncul usai dua lembaga peradilan mengeluarkan putusan. MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tak menemukan bukti kuat bahwa Gibran punya ijazah luar negeri setara lulusan SMA. Lalu pada 30 Oktober 2026, MA lewat kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran.
Untuk saat ini, kedua putusan itu tidak serta-merta mencopot Gibran dari jabatannya. Pemberhentian wapres hanya dapat ditempuh lewat mekanisme Pasal 7B UUD 1945, dimulai dari usulan DPR, dilanjutkan pemeriksaan MK, lalu diputuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hingga paripurna pembukaan berakhir, usul HMP terhadap Gibran belum resmi diajukan.








