NOWDOTS NEWS

Wednesday, 18 November 2026

Back to News

NOWDOTS · Social

KKP Buka Suara Tentang APBN Rp10,8 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad: Kami Mencari Audiens

NowDots9.6M

@nowdots · 11 Nov 2026, 09:46 WIB · 2 min read

KKP Buka Suara Tentang APBN Rp10,8 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad: Kami Mencari AudiensRayaTimes
Photo: RayaTimes

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) akhirnya angkat bicara soal kontrak publikasi program yang diteken bersama PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terhubung dengan Raffi Ahmad. Tanggapan itu disampaikan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP lewat laman KKP.go.id. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, KKP menyebut sorotan publik atas kerja sama itu akan dijadikan pertimbangan evaluasi di masa mendatang.

Menurut KKP, publikasi dan komunikasi publik adalah bagian dari tugas kementerian. Tujuannya agar program, kebijakan, dan capaian kinerja KKP diketahui masyarakat luas. KKP juga mengklaim selama ini menjalankan strategi komunikasi lewat berbagai platform.

Tak Hanya Lewat Influencer

“Tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi, hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” tulis biro tersebut di laman resmi KKP. Saat menentukan rekan publikasi, KKP mengaku selalu menimbang luas jangkauan dan sejumlah indikator lain. Indikator itu meliputi jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, hingga sebaran pengikut di berbagai daerah di Indonesia.

Lewat kerja sama tersebut, KKP berharap program-program nasionalnya dikenal masyarakat di seluruh penjuru negeri. KKP juga memastikan seluruh kemitraan publikasi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kerja sama itu mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement berbeda, sehingga dapat saling melengkapi,” lanjut pernyataan itu.

KKP pun berkomitmen agar komunikasi publiknya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian itu menegaskan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Komitmen itu disampaikan di tengah kritik publik terhadap kontrak tersebut.

Sorotan ICW

Sebelumnya, temuan ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukkan dua kementerian membelanjakan anggaran untuk jasa influencer dari perusahaan itu. Nilai total kontrak dari dua kementerian tersebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar dalam rentang 2024–2026. KKP menjadi salah satu kementerian tersebut, dengan nilai kontrak sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti sejumlah persoalan dalam kerja sama tersebut. Di antaranya konsistensi kebijakan efisiensi anggaran dan manfaat belanja yang dinilai belum jelas. ICW juga menyinggung kemungkinan benturan kepentingan, mengingat Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden.

Untuk saat ini, KKP menyatakan kritik publik akan menjadi bahan evaluasi atas kerja sama publikasi ke depan. Dalam laporan tersebut, belum termuat tanggapan dari Raffi Ahmad maupun PT Rans Animasi Indonesia. KKP juga belum merinci bentuk evaluasi yang akan dilakukan.

Read next