Meski Nganggur, Gibran Resmi Dapat Rp23 Juta/Bulan, Rumah, Mobil, dan Sopir ‘Seumur Hidup’
NowDots9.6M
@nowdots · 13 Nov 2026, 19:22 WIB · 2 min read
ANTARA FOTO/FauzanGibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Melansir Kumparan, meski tak lagi menjabat, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu tetap berhak atas uang pensiun dan sejumlah fasilitas negara. Hak tersebut berlaku seumur hidup.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Aturan itu menetapkan besaran pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir, ditambah tunjangan keluarga dengan skema serupa Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun gaji pokok Wapres saat ini diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000.

Rincian Uang Pensiun
Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut rincian penerimaan tunai Gibran setiap bulan:
- Pensiun pokok: Rp20.160.000
- Tunjangan istri (10 persen dari pensiun pokok): Rp2.016.000
- Tunjangan anak (2 persen per anak, maksimal dua anak): Rp806.400
- Tunjangan beras (Rp72.420 per jiwa untuk empat jiwa): Rp289.680
Jika dijumlahkan, total penerimaan tunai Gibran mencapai sekitar Rp23.272.080 per bulan. Angka ini merupakan hasil perhitungan berdasarkan aturan yang berlaku, dengan komponen terbesarnya berupa pensiun pokok. Tunjangan keluarga dihitung dari jumlah tanggungan Gibran, yakni istri dan dua anak.
Fasilitas Non-Tunai dari Negara
Selain uang pensiun, negara juga menanggung sejumlah fasilitas bagi mantan Wapres beserta keluarganya. Gibran berhak atas sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perabotannya, yang pengadaannya dibiayai negara pada awal masa pensiun. Ia juga mendapat satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya, termasuk biaya bahan bakar dan perawatan.
Negara turut menanggung biaya listrik, air, dan telepon di rumah kediaman tersebut. Gibran beserta istri dan anak tanggungannya juga berhak atas biaya perawatan kesehatan. Selain itu, ia tetap mendapat pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta dukungan staf administrasi.
Hak keuangan dan fasilitas tersebut diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Menurut penjelasan undang-undang, setiap pemberhentian dianggap dengan hormat, kecuali MPR menyatakan sebaliknya secara tegas. Untuk saat ini, surat pengunduran diri Gibran masih ditindaklanjuti oleh MPR.








