Suporter Bentangkan Spanduk Protes Karhutla, Persijap Jepara Didenda Rp30 Juta oleh PSSI
NowDots9.6M
@nowdots · 16 Nov 2026, 11:07 WIB · 3 min read
IstimewaSpanduk protes soal karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang dibentangkan suporter Persijap Jepara berbuntut denda bagi klub. Komdis (Komite Disiplin) PSSI menghukum manajemen Laskar Kalinyamat dengan denda Rp30 juta. Seperti diberitakan Afu.id, Komdis memasukkan pesan lingkungan dalam spanduk itu ke kategori ujaran kebencian.
Keputusan Komdis itu bernomor 060/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026 dan diterbitkan pada Selasa (10/11/2026). Pemicunya adalah spanduk bertuliskan “No Forest, No Future, F*ck Greed. All Eyes on Karhutla” yang dibentangkan suporter di tribun selatan dan timur. Aksi itu berlangsung ketika Garudayaksa FC bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, markas Persijap, Sabtu pekan lalu (7/11/2026).
Dianggap Langgar Kode Disiplin
Komdis menilai spanduk itu bertentangan dengan Kode Disiplin PSSI 2025, yakni Pasal 70 ayat (1) dan (2) juncto Lampiran 1 nomor 5. Ketentuan itu menyangkut kewajiban klub menanggung ulah buruk penontonnya, termasuk memajang slogan yang dinilai menghina atau menyinggung isu tertentu. Selain denda, Persijap juga diperingatkan akan menerima hukuman lebih berat jika pelanggaran terulang, sementara putusan itu dinyatakan final dan tak bisa dibanding.
Putusan itu menuai protes keras dari pendukung Persijap, termasuk kelompok Banaspati (Barisan Suporter Persijap Sejati). Dalam pernyataan resminya, Banaspati menegaskan tribun stadion adalah ruang untuk menyuarakan nilai kemanusiaan. Menurut mereka, aksi itu lahir dari rasa peduli terhadap krisis lingkungan yang membahayakan kesehatan warga, kelangsungan hidup satwa, dan komunitas adat, bukan untuk menyerang orang maupun kelompok politik tertentu.
Benthong, salah satu perwakilan suporter, heran mengapa Komdis menyamakan kritik terhadap kerusakan lingkungan dengan ujaran kebencian, apalagi tanpa memberi ruang banding. “Menurut kami, kata-kata yang disampaikan itu tidak melanggar regulasi. Kami membuat tulisan tersebut bukan untuk melakukan ujaran kebencian, tetapi menyuarakan persoalan lingkungan,” ujarnya pada Jumat (13/11/2026).
Dinilai Tidak Konsisten
Suporter Persijap juga menilai Kode Disiplin PSSI diterapkan secara tidak konsisten. Benthong mencontohkan aksi Bobotoh, pendukung Persib Bandung, pada laga kontra Persik Kediri, 18 Oktober 2026. Ketika itu, Bobotoh membentangkan spanduk bernada sama, seperti “All Eyes on Karhutla”, “Langit Seharusnya Biru”, dan “No Forest No Future Fk Greed”, tetapi tidak dijatuhi denda terkait spanduk tersebut.
Di musim yang sama, hukuman Komdis untuk klub lain kebanyakan berkaitan dengan pelanggaran teknis atau kericuhan yang jelas terjadi. Persib, misalnya, kena denda Rp60 juta akibat petasan yang dinyalakan pada laga kontra Garudayaksa FC, 25 Oktober 2026, serta Rp50 juta karena dokter tim tak hadir dalam laga kontra Isenmulang Kalteng FC, 1 November 2026. Persib juga ditegur keras lantaran Danijel Loncar, salah satu pemainnya, mengajak seorang anak yang tak memiliki kartu identitas resmi masuk ke lapangan.
Sementara itu, PSMS Medan dihukum denda Rp20 juta pada laga kontra Persija Jakarta, 3 November 2026. Rinciannya, Rp10 juta karena yel-yel provokatif dan hinaan terhadap perangkat pertandingan, serta Rp10 juta karena gulungan kertas dilempar ke lapangan. Perbandingan itulah yang membuat suporter Persijap mempertanyakan dasar sanksi untuk spanduk lingkungan.
Warganet Galang Dana
Kabar denda itu langsung memantik dukungan dari pengguna media sosial. Banyak akun menyampaikan simpati, bahkan mengajak urunan dana untuk membantu klub melunasi denda. Salah satu warganet menulis di kolom komentar unggahan Banaspati agar suara tribun tidak dibungkam, sementara akun lain menyemangati dengan pesan “Tetap hidup dan melawan”.
Untuk saat ini, suporter Persijap mendesak PSSI membuka ruang dialog dengan pendukung klub. Mereka juga meminta aturan yang jelas dan transparan soal batasan menyampaikan pendapat di tribun. Tujuannya, supaya kepedulian pada persoalan kemanusiaan dan lingkungan tak lagi terganjal hukuman administratif yang kaku.








