Wapres Gibran Ajukan Permintaan Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo
NowDots9.6M
@nowdots · 10 Nov 2026, 16:05 WIB · 2 min read
ANTARA FOTO/FauzanGibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur dari kursi Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Prasetyo Hadi, Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dalam jumpa pers pada Selasa (10/11/2026) di Istana. Seperti diberitakan CNN Indonesia, niat tersebut disampaikan anak tertua Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI, itu saat bertemu Prabowo pada pagi hari.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wapres yang berlangsung sekitar 2,5 jam. “Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo. Pernyataan itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan publik soal pertemuan keduanya.
Istana Bantah Prabowo Menolak
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat mundur Gibran. Ia menegaskan bahwa “tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.” Menurut Prasetyo, dalam diskusi itu Prabowo justru memberikan banyak masukan kepada Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta diberi waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki. Pembuktian itu ingin ia tempuh melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, niat mundur dan upaya hukum disampaikan Gibran dalam satu pertemuan.
Desakan dari Senayan
Niat mundur itu mengemuka saat desakan politik dari Senayan kian menguat. Usulan HMP (hak menyatakan pendapat) terkait polemik ijazah Gibran sudah diteken 50 legislator yang berasal dari enam fraksi. Langkah itu diambil setelah MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi) mengeluarkan putusan atas perkara tersebut.
MA memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan SMA yang dipakai Gibran mendaftar Pilpres 2024 tak sah. Keputusan itu memperkuat putusan MK sebelumnya, yang tak menemukan bukti Gibran lulus setara SMA, baik di Singapura maupun Australia. Merespons dua putusan tersebut, DPR mengusulkan HMP sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Salah satu dari tiga cakupan HMP adalah dugaan presiden atau wapres melanggar hukum. Bentuknya antara lain berkhianat kepada negara, korupsi, menerima suap, melakukan tindak pidana berat, berbuat tercela, atau tak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. Ketentuan inilah yang menjadi dasar usulan HMP terhadap Gibran.
Respons Gibran soal Putusan MK
Sebelumnya, Gibran sempat menanggapi putusan MK yang menyangkut ijazahnya. Ia menilai dirinya tak mungkin bisa kuliah jika tidak lulus SMA. “Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10/2026).
Untuk saat ini, niat mundur Gibran belum menjadi keputusan resmi. Istana menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut, sementara Gibran masih meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN. Di sisi lain, usulan HMP terhadap Gibran terus bergulir di DPR.








